Ombudsman RI Sebut Kebijakan Penanganan Covid-19 Tak Jelas, Ini Buktinya

 Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie menyebutkan peraturan pengatasan pendemi Covid-19 yang dibikin pemerintahan benar-benar memusingkan khalayak. Karena, banyak lahir peraturan dari tiap-tiap kementerian yang malah bertentangan.

Cara Curang Menang Bermain Taruhan Adu Ayam Online

"Hal ini yang membuat warga bingung apa yang perlu dituruti, tidak cuma warga yang melakukan bingung, saya percaya beberapa aparatur ini bingung, yang bener mana yang," katanya dalam dialog Mudik Natal dan Tahun Baru 2021 di Periode Wabah Covid-19, Senin (21/12).

Ia bahkan juga yakini pengatasan Covid-19 yang dikerjakan pemerintahan tidak terang arahnya. Karena begitu beberapa orang yang tampil dan pengin didengar oleh khalayak.

"Saya percaya, pengatasan covid ini pemerintahan tidak terang, komandannya siapa sich? apa Pak Doni, atau Pak Luhut atau Erick atau Pak Airlangga, seluruh membuat peraturan sendiri-sendiiri yang bertentangan," sebutkan ia.

Ia menjelaskan ketidaktahuan pemerintahan tercermin waktu memberi potongan passenger servis charge (PSC) di elemen biaya ticket pesawat sampai 31 Desember 2020. Arah pemerintahan saat itu untuk memberi stimulan untuk penumpang udara. Tetapi di satu segi, pemerintahan larang tidak untuk beraktivitas pergi. Walau sebenarnya semenjak Juli pemerintahan telah mempromokan pariwisata.

"Saat orang mulai pergi selanjutnya dihentikan, ini setop go setop go tidak terang jadi bagaimana, yang diperhitungkan orang usaha, orang usaha ini tidak seperti membuka warung membuka kemaren lagi tutup mereka harus mencari modalnya, SDMnya," katanya.

Misalnya seperti pada Bali, sesudah mulai balik, yang diberhentikan mulai kerja kembali, mendadak pemerintahan mempererat lawatan ke Pulau Dewata tersbebut. Semuanya yang pengin beraktivitas di situ diharuskan untuk test PCR.

"Ini nasib manusia, saya cemas arah peraturan, saya kumpulkan arah peraturan pemerintahan dalam pengatasan covid ke mana, apa yang ditujukan kesehatan khalayak atau ekonominya," terang ia.

Pemerhati Peraturan Khalayak Agus Pambagio menjelaskan bermacam ketentuan yang dibikin oleh Pemerintahan berkaitan pengaturan covid-19 di Indonesia sama-sama bertubrukan dan tidak stabil.

Agus menceritakan awalnya pada Februari 2020 dianya telah mengontak Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan untuk minta tutup sesaat Lapangan terbang Sam Ratulangi, Ngurah Rai dan Cengkareng dari penerbangan charter atau skedul dari dan ke Cina.

"Tetapi jawabnya jangan, sebab 40 % wisatawan kita dari Cina (Kata Menhub), Saya cukup terkejut ya biarlah saya kan bukan pengambil keputusan sekurang-kurangnya saya telah peringatkan dan itu bisa dibuktikan kurang lebih Maret kita bisa info jika Indonesia ada yang terjangkit covid-19," kata Agus Pambagio dalam Seminar-online Mudik Natal dan Tahun Baru di Periode Wabah Covid-19, Senin (21/12/2020).

Kemudian baru tampil bermacam ketentuan-peraturan yang diedarkan terkait dengan pengaturan wabah covid-19, seperti ketentuan yang mengendalikan PSBB, transportasi dan yang lain yang hasilnya malahan memiliki sifat problematis.

"Ketentuan-peraturan yang diedarkan Kementerian Perhubungan dan kementerian yang lain agar waspada, sebab sangat banyak ketentuan yang bertubrukan sebab ada kata 'Tetapi/kecuali' dalam ketentuan itu hingga berlangsung masalah yang berkelanjutan," katanya.

Agus menjelaskan di awal wabah covid-19 di Indonesia, dianya merekomendasikan untuk dikerjakan lockdown seperti negara lain, namun pemerintahan cuman mengaplikasikan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB), tetapi PSBB cuman difungsikan di sejumlah wilayah saja.

"Dari awalnya saya sepakat masalah lockdown tetapi terutamanya cuman Jawa saja sebab 60 % komunitas kita di Jawa dan yang terkena pertama berada di Depok, tapi pun tidak terus jalan sich ya telah saya sich jika lockdown siapakah yang kelak yang membayar kehidupan setiap hari," bebernya.

Selanjutnya peraturan yang lain di saat lebaran dikeluarkan berkaitan larangan mudik, tetapi tampil surat selebaran yang lain bertubrukan kembali, hingga tidak konsisten dari ketentuan perundang-undangan itu terang sekali.

"Pengecekan-pemeriksaan di pos-pos keluar masuk Jakarta dan sebagainya di terlepas, nah beberapa hal seperti ini semestinya tidak ada tapi saya terus ucapkan seluruh ketentuan-peraturan itu harus sesuai, harus sesuai seluruh beberapa aturan yang berada di ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011," ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lagi percepat penuntasan rumah sakit genting untuk pasien terkena virus corona di Wisma Olahragawan Kemayoran.